Tito Karnavian Pantau Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera
Pemantauan tersebut dilakukan dalam rapat perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas infrastruktur serta UMKM pascabencana Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (28/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto.
Tito menjelaskan, berdasarkan dokumen rencana induk, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera berlangsung pada 2026 hingga 2028.
"Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatera terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028," ujar Tito.
Ia menyebutkan, Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar dalam memulihkan infrastruktur terdampak, mulai dari jalan, sungai, jembatan hingga fasilitas pendidikan. Sejumlah sungai yang mengalami sedimentasi juga membutuhkan penanganan agar tidak memicu banjir berulang.
"Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi," jelasnya.
Tito mengakui proses pemulihan menghadapi berbagai tantangan karena dampak bencana cukup luas. Bencana susulan, termasuk banjir, juga berpotensi kembali merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.
Meski demikian, pemerintah memastikan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tetap berlanjut demi melindungi masyarakat dan memulihkan wilayah terdampak.
Sementara itu, Sekjen Kementerian PU Apri Artoto memaparkan progres pemulihan infrastruktur sepanjang 2026. Penanganan mencakup irigasi, sungai, jembatan dan jalan nasional, fasilitas kesehatan, serta tempat peribadatan.
"Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan," ujarnya.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menambahkan, kementeriannya berfokus mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di tiga provinsi terdampak bencana.
Upaya tersebut meliputi penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) bagi 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, serta layanan Klinik UMKM Bangkit. Program-program tersebut dilaksanakan secara bertahap di daerah terdampak.*ril
Kemendagri Apresiasi Pemda yang Tetapkan UMP 2026 Sesuai Ketentuan
Kemendagri Dorong Kabupaten Blitar Perkuat Sinkronisasi Prioritas Pembangunan dan Anggaran 2027 Berbasis SIPD
Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Pengawasan Harga Pangan
Bima Arya Dukung Penguatan Kekhasan NTB dan NTT Lewat Revisi UU