Wamendagri Bima Arya: Ketahanan Bencana Dibangun Sejak Perencanaan Pembangunan
Wiliyam Faisal - Rabu, 09 September 2026 22:02 WIB
datanews.id -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pembangunan sistem ketahanan bencana dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan respons ketika bencana terjadi, melainkan perlu dirancang melalui kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan risiko bencana sejak awal.
"Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design," ujar Bima dalam Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Bima mengatakan, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana sehingga upaya pengurangan risiko membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ataupun mengurangi risiko bencana.
Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah (Pemda). Namun, keberadaan institusi tersebut perlu diperkuat dengan sistem yang menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.
"Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri," kata Bima.
"Bukan seberapa baik kita merespons bencana, tetapi seberapa kokoh sistem di negara kita memberikan resilience atau ketahanan bencana by design," ujar Bima dalam Forum for Sustainable Resilience bertema Integrating Institutions for Sustainable Resilience di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Bima mengatakan, Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana sehingga upaya pengurangan risiko membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Setiap kebijakan pembangunan dapat berkontribusi dalam meningkatkan ataupun mengurangi risiko bencana.
Indonesia telah memiliki kelembagaan penanggulangan bencana, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kementerian/lembaga, hingga pemerintah daerah (Pemda). Namun, keberadaan institusi tersebut perlu diperkuat dengan sistem yang menyelaraskan perencanaan, data, pendanaan, dan pembagian peran antarlembaga.
"Tantangan utama kita hari ini bukan lagi membuat lembaga, tapi membangun sistem. Desentralisasi yang kita miliki, ini juga menimbulkan komplikasi tersendiri," kata Bima.
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Ciptakan Kepastian Hukum dan Iklim Usaha Kondusif, Kemendagri Cegah Tumpang Tindih Regulasi Pusat-Daerah
Wamendagri Bima Dorong Pemda Bangun Ketangguhan Bencana dengan Paradigma Responsif dan Antisipatif
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Transformasi NTT: Inovasi Jadi Kunci Optimalkan Potensi Daerah
Dirjen Bina Bangda Ungkap 3 Kunci Utama agar Inovasi Daerah Berdampak Berkelanjutan
Wamendagri Ribka Haluk Apresiasi Pemda Berprestasi di Papua, Dorong Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026
Komentar