Heboh! Anggaran Subsidi Angkutan Barang Perintis di Natuna Habis, BPTD Riau: Damri Memang Klaim ke Kami

datanews.id - Habisnya dana subsidi angkutan barang di Kabupaten Natuna membuat luka bagi para pengusaha yang ada di Pulau Terluar Indonesia tersebut. Pasalnya, dana subsidi yang diperuntukan masyarakat Natuna untuk menekan harga barang pokok di Natuna, disebut DAMRI sudah habis.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Riau mengakui bahwa selama ini pihak DAMRI melakukan klaim anggaran, namun untuk angkanya, BPTD Riau mengaku tidak bisa menyebutkan, wartawan diminta menyiapkan surat resmi untuk mendapatkan data tersebut.

Hal ini diungkapkan Yuki Candra selaku Humas BPTD Riau saat ditemui datanews.id di ruang informasi Kantor BPTD Riau, Senin (2/10/2023) pagi. Saat dikonfirmasi mengenai Dana Subsidi angkutan barang darat di Natuna, dia membeberkan bahwa terkait dana subsidi angkutan barang darat yang dikelola oleh DAMRI Batam memang selama ini DAMRI Batam mengklaim ke BPTD Riau, akan tetapi dikarenakan BPTD Riau saat ini sudah terpisah dengan BPTD Kepri, maka wartawan diminta melakukan konfirmasi ke BPTD Kepri saja.

Wartawan kemudian melakukan konfiramsi Frans Deddy Arisandi sebagai Kasi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan BPTD Kepri melalui sambungan telepon seluler, Selasa (3/10/2023), pihak BPTD Kepri menuturkan bahwa mengenai dana subsidi tersebut seharusnya pihak yang berkontrak yang sebenarnya memberikan jawaban, yaitu BPTD Riau.

"Bukan kami, sebab BPTD Kepri ini baru terbentuk dan hanya sebatas balai, sedangkan untuk anggaran subsidi tersebut yang berkontrak kan DAMRI dengan BPTD Riau, lalu bagaimana mungkin kami yang menjawab persoalan tersebut," kata Frans Deddy Arisandi.

Habisnya anggaran subsidi angkutan barang perintis di Kabupaten Natuna dikeluhkan banyak pihak. Sejak dikeluarkannya surat edaran dari DAMRI 11 Agustus 2023 yang menyebutkan bahwa jumlah rit angkutan barang di Natuna tinggal 218 rit membuat para pengusaha di Natuna harus mengeluarkan modal besar untuk angkutan barang yang dibawa menggunakan armada tol laut agar bisa sampai ke jantung ibukota Kabupaten Natuna.

Supri selaku karyawan DAMRI di Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang berkantor di Batam saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler pada Selasa (29/8/2023) menuturkan, bahwa subsidi angkutan darat barang yang ada di kabupaten Natuna tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2020 lalu.

"2023 ini kita sudah terlaksana 882 rit pak, sehingga Agustus 2023 tinggal 218 rit yang disubsidi yang kita subcon-kan dengan Perusahaan PLS dalam pengangkutannya," terang Supri.

Berdasarkan data dan penulusuran, diketahui bahwa satu kali rit tersebut biayanya Rp800 ribu, jika dikalikan 1100 rit maka hasilnya Rp 880.000.000.

Terpisah dari hasil investigasi awak media ternyata pada tahun 2022 petugas DAMRI di Kabupaten Natuna merangkap jabatan sebagai Direktur PLS, yang mana Perusahaan PLS tersebut merupakan perusahaan yang ditunjuk oleh Damri sebagai pengelola angkutan barang darat.

Sukardi selaku karyawan yang ditunjuk oleh pihak DAMRI Kepulauan Riau saat dikonfirmasi, Rabu (30/8/2023) membenarkan akan hal tersebut.

"Iya, pada tahun 2022 yang lalu saya memang Direktur di Perusahaan PLS, perushaan tersebut ditunjuk sebagai perusahaan yang mendapatkan subcon oleh DAMRI sebagai pengelola barang darat di Kabupaten Natuna. Tetapi pada tahun 2023 ini tidak lagi, sebab direkturnya sudah berganti," ujar Sukardi.

Erianto, owner AMG Logistik saat dikonfirmasi, Selasa (29/8/2023) merasa kecewa akan hal subsidi angkutan darat yang dikelola oleh DAMRI, ia menuturkan bahwa DAMRI tidak memberikan pengumuman sejak dari awal, melainkan baru bersurat pada 11 Agustus 2023.

"Ini tentu merugikan kami, sebab sisa dari rit tersebut tentu membebankan kami sehingga barang tersebut menjadi komersil dan saya harus mengeluarkan uang pribadi hingga puluhan juta rupiah, padahal subsidi tersebut baru berjalan 3 bulan saja, April, Mei, Juni dan Agustus 2023," tegas Erianto.

Dikutip dari halaman Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirullah menuturkan, sebanyak Rp 774 miliar untuk anggaran subsidi keperintisan di lingkup transportasi darat disiapkan padah tahun 2023.

Ia menerangkan bahwa ada 3 jenis layanan keperintisan di Perhubungan Darat yaitu angkutan jalan, angkutan barang, dan penyeberangan.

"Kita ingin dengan adanya angkutan perintis menjadi Indonesia-sentris sehingga tidak lagi Jawa-sentris. Inilah kenapa angkutan perintis perlu ada karena kita berupaya wilayah yang tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3 TP) harus dihubungkan sehingga terjangkau. Adapun rinciannya yaitu angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Rp 583 Miliar, Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp 177,4 Miliar, dan Angkutan Barang Perintis sebesar Rp 13,5 Miliar," kata Amirulloh.

Pada Tahun Anggaran 2023 ini subsidi keperintisan angkutan jalan ada pada 327 trayek dan subsidi angkutan barang ada di 6 lintasan, sementara untuk subsidi perintis penyeberangan ada di 274 lintas.

"Ada 6 hal yang menjadi prioritas kami dalam pengembangan angkutan jalan perintis yaitu perbatasan negara atau daerah terluar, daerah pendidikan nasional, daerah pasca bencana, daerah terisolir atau belum berkembang, kawasan transmigrasi, dan integrasi dengan moda angkutan perintis lainnya. Kami memang dengan tol laut sudah coba mengintegrasikan hal ini sehingga ke depannya harga manfaat dari tol laut yang sudah ada dapat lebih maksimal," lanjutnya lagi.

Tak jauh berbeda dengan angkutan jalan perintis, angkutan barang perintis juga hadir di wilayah-wilayah 3TP yang sangat membutuhkan sarana transportasi bagi barang kebutuhan masyarakat seperti di Tanjung Selor, Timika, Natuna, Merauke, dan Banda Aceh.

"Angkutan barang perintis hadir di daerah-daerah yang terintegrasi dengan tol laut karena itu hadir di pelabuhan yang ada rute tol lautnya. Dari evaluasi kami, selain disparitas harga yang mulai berkurang bahwa ada harga yang mulai turun dengan kehadiran pelayanan ini," pungkas Amirulah. (ari)