Polemik Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Beleid di Balik Kepentingan Oligarki

Oleh: Awiet Usman
datanews.id - Sabtu, 10 Juni 2023 20:04 WIB
Polemik Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Beleid di Balik Kepentingan Oligarki

datanews.id - "Kebijakan mengikut kepentingan, Intelektualitas raib karena jabatan, Pemilik oligarki jadi rekanan, Kepentingan rakyat tergilas jumlah persenan, Begitulah arogannya Kekuasaan." (Awiet Usman)

Pasir Laut


Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan (Kepres RI No. 33 Tahun 2002, Bab 1 Pasal 1).

Wilayah di sekitar pesisir banyak ditemukan pasir laut karena pasir laut memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi bagi ekosistem dan ruang hidup bagi komunitas.

Penambangan Pasir Laut


Penambangan pasir laut adalah memindahkan secara fisik sedimen atau material lain dari dasar laut ke suatu lokasi, yang diawali dengan kegiatan pengerukan, kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan dan pengumpulan sedimen atau materi lain tersebut di tempat lain (Mukhtasor,2007).

Penambangan pasir laut adalah kegiatan pengambilan atau pengerukan pasir dilaut dengan menggunakan perangkat tertentu. Aktivitas penambangan pasir dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan dampak yang berkelanjutan di masa depan.

Polemik Kebijakan Ekspor Pasir Laut


Beleid aktivitas ekspor pasir laut yang dikeluarkan untuk reklamasi pulau Singapura pada tahun 2000, sebenarnya telah mendeteksi rusaknya lingkungan pesisir secara masif di era kepemimpinan Presiden Megawati.

Pemberitaan Kompas pada bulan April tahun 2002 telah melaporkan bahwa penambangan pasir laut menyebabkan sedikitnya 10 pulau kecil tenggelam di sekitar Pulau Durian dan Pulau Combol di Provinsi Riau. Kawasan Kepulauan Seribu turut terdampak akibat penambangan pasir laut. Ada enam pulau di gugusan Kepulauan Seribu hilang dan tidak kelihatan bentuknya lagi. Pulau-pulau yang tenggelam adalah Pulau Dapur, Pulau Ubi Besar, Pulau Ubi Kecil, Pulau Air Kecil, Pulau Payung Kecil, dan Pulau Gosong Pabelokan.

Potensi terdegradasinya lingkungan secara sistematis seperti tenggelamnya pulau-pulau kecil, pulau-pulau pesisir, keruhnya air laut, rusaknya karang laut, ancaman pengikisan daratan serta menurunnya sumber daya perikanan laut akibat dari aktivitas ekspor pasir laut telah memaksa pemerintah untuk kemudian mengeluarkan beleid tentang larangan ekspor pasir laut melalui surat keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Namun kini beleid senada kembali di wacanakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid yang diumumkan 15 Mei 2023 tersebut, diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap sedimentasi di laut, Jakartadaily.Id (1/6).

Banyak pihak yang menyayangkan terbitnya PP ini, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Di akun resmi twitternya Susi menulis: "Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," Twitter (29/5).

Belum lagi aktivitas para penambang pasir ilegal yang telah merusak lingkungan pesisir tanpa ada penaltynya. Bahkan Indonesia pernah dinyatakan tekor Rp2,7 triliun per tahun dari aktifitas penambangan pasir laut ilegal berdasarkan hasil sebuah riset.

Beleid Dibalik Kepentingan Oligarki


PP ini kemudian menimbulkan atensi yang sangat besar dari publik. Publik mempertanyakan tentang siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kehadiran PP ini. Apakah benar hanya negara Singapura dan China yang terakomodir kebutuhan pasir lautnya karena kehadiran PP ini? Berdasarkan fakta, semua beleid yang dibuat oleh pemerintah selama ini jelas hanya mengakomodir kepentingan korporasi besar atau oligarki.

Padahal sebenarnya Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) lain yang mampu memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekspor pasir laut melalui pengelolaan SDA secara mandiri. Namun sayangnya saat ini, banyak SDA negara kita yang justru malah dikelola oleh pihak asing.

Dengan demikian semasif apapun kerusakan lingkungan yang terjadi seolah tak lagi mampu menghadirkan empati dan simpati dari pemerintah terutama kepada rakyat kecil yang langsung merasakan dampaknya. Sebegitu arogannya kekuasaan sehingga semua kebijakan yang dibuat hanya mengikuti kepentingan dan bahkan kepentingan rakyatpun akan ikut tergilas demi sejumlah persenan. ***

SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru