Kebijakan Perhutanan Sosial Perlu Terintegrasi dalam Dokrenda

Wiliyam Faisal - Selasa, 25 Juni 2024 13:26 WIB

Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah agar mampu mengurai komponen penilaian dalam pengukuran Nilai Transaksi Eknomi Perhutanan Sosial (NTE) sehingga pemerintah daerah dapat mengukur dampak pelaksanaan perhutanan sosial dari sisi ekonomi dan meningkatkan pembangunan daerah di wilayahnya, terutama pemerintah kabupaten/kota agar dapat memaksimalkan potensi pengelolaan hasil hutan yang dapat dikembangkan oleh desa dengan mengoptimalkan pendanaan yang ada.

Halaman :

Semua

4 jam lalu

Kebijakan Perhutanan Sosial Perlu Terintegrasi dalam Dokrenda

Sekda Aceh Buka UKW dan Seminar Nasional AMSI Aceh, Tekankan Penguatan Ekosistem Media Pascabencana

Kemendagri Perkuat Pengelolaan Geopark Jelang Revalidasi UNESCO

Kendalikan Harga Komoditas, Sekjen Kemendagri Minta Pemda Pastikan Ketersediaan Cabai dan Bawang Merah

Kemendagri Tegaskan Dukungan terhadap Pembangunan Jaringan KA Trans SKS

Keluarga Besar Dinsos Aceh Buka Puasa Bersama

Satgas PRR Catat 97% SPBU di Wilayah Terdampak Bencana Telah Beroperasi

Kapolsek AKP Gian Pimpin Penangkapan Pengedar Sabu di Bagan Sinembah, 1,6 Gram BB Diamankan

SKK Migas Perwakilan Sumbagut Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Sekjen PWI Zulmansyah Sekedang

Tokoh Pers Nasional Zulmansyah Sekedang Wafat, PWI Kehilangan Figur Strategis

Keluarga Besar PWI Berduka: Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang Tutup Usia

Bupati Kuansing Sampaikan Duka Mendalam atas Wafatnya Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang

Komitmen Berantas Narkoba, Polsek Pujud Kembali Amankan Pengedar Sabu di Tanjung Medan

Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Upah-Upah CJH di Masjid Fastaqul Khairat Balai Jaya

Polsek Benai Bersama Bhayangkari Ranting Tebar Kebaikan untuk Sesama di Jum’at Berkah