Rapat Perdana Komisi II dengan BPKAD Kota Pekanbaru, Kondisi Keuangan Daerah Memperihatinkan

Dengan situasi tersebut, Politisi Partai Gerindra ini menyebut pihaknya di Komisi II mengharapkan Pemko Pekanbaru, baik itu BPKAD ataupun Bapenda, untuk segera mencari jalan keluarnya. Apakah dengan jemput bola ke provinsi atau pun ke pemerintah pusat.

Sebab, jika tidak demikian, maka akan banyak kegiatan pembangunan yang tertunda. Bahkan kegiatan yang sebelumnya sudah terlaksana, tidak bisa dibayarkan alias tunda bayar.

"Di sisa waktu ini, dengan kondisi keuangan kita masih jauh dari harapan, Pemko harus cari solusi. Kita coba dorong, langkah-langkah Pemko. Karena ini harus disingkronkan dengan APBD 2024 yang sudah disahkan sejak awal Rp 3,3 triliun," tutup Zainal.

Sebagai informasi, Komisi II DPRD Pekanbaru yang membidangi perekonomian dan pendapatan pada periode 2024-2029 berjumlah 12 orang. Dipimpin oleh Ketua Komisi Zainal Arifin (Gerindra), Wakil Ketua Yasser Hamidy (PKS), Sekretaris M Rizki Rinaldi (NasDem).

Serta Anggota lainnya dr Meiza Ningsih M Ked SP THT-BKL (PKS), H Fathullah SH MH (Demokrat), Jepta Sitohang (Demokrat), Davit Marihot Silaban (PDIP), Rizky Bagus Oka (Gerindra), Arwinda Gusmalina (PAN), Mona Sri Wahyuni (PAN), Syamsul Bahri (Golkar) dan Fikri Raihan Ramadhana (PKB).