Kemendagri Terus Berusaha Tingkatkan Kompetensi Pejabat Fungsional PPUPD

datanews.id -Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi pejabat fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Kali ini, melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan BPSDM, diharapkan terjadi penguatan kapasitas bagi para pejabat fungsional PPUD untuk mengawasi efektivitas kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Dalam sambutannya saat membuka diklat, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya efisiensi kerja dan kemandirian nasional, khususnya di bidang energi. Ia menyoroti fakta bahwa Indonesia, meski kaya sumber daya alam, masih mengimpor 54 persen bahan bakar minyak (BBM) dari Singapura.

"Sebagai negara penghasil minyak, kita masih bergantung pada impor BBM dari negara yang tidak memiliki sumber daya minyak. Ini menjadi tantangan yang harus kita jawab dengan kebijakan berbasis data dan riset," ujar Sugeng di Gedung F Lantai 4 Kantor BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Sugeng juga menekankan pentingnya menyelaraskan teori dengan implementasi kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang didukung data dan analisis yang tepat akan menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan.

"Teori tanpa kebijakan hanya menjadi wacana akademik, sedangkan kebijakan tanpa dasar teori akan menghasilkan keputusan yang spekulatif," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng menguraikan tiga prioritas nasional yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan hilirisasi industri. Upaya hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tetapi juga mampu memproduksi barang olahan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.